Nganjuk, tivi7news.com- Pada Jumat, 25 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto memimpin acara pembekalan bagi para menteri dan wakil menteri di Akademi Militer (Akmil) Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Acara ini berlangsung selama tiga hari, hingga Minggu, 27 Oktober, dan melibatkan sejumlah tokoh penting dalam kabinet Merah Putih. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa pelatihan ini bukan bertujuan untuk menerapkan gaya kepemimpinan militeristik, melainkan untuk membangun disiplin dan loyalitas kepada bangsa dan negara.
Pembekalan tersebut, yang disebut oleh Prabowo sebagai “The Military Way,” dipandang sebagai strategi umum yang diadopsi banyak pemerintahan dan perusahaan untuk menguatkan prinsip disiplin dan loyalitas pada organisasi. “Saya tidak bermaksud membuat Anda militeristik. Ini adalah cara militer yang diterapkan banyak pemerintahan dan perusahaan. Intinya adalah kedisiplinan dan kesetiaan, bukan kepada saya, tetapi kepada bangsa dan negara Indonesia,” tegasnya. Meski demikian, sejumlah pihak tetap mempertanyakan apakah pendekatan ini mengindikasikan upaya militerisasi pemerintahan sipil.
Kontroversi Terkait Pembekalan dan Nuansa Militeristik
Sementara Prabowo menegaskan bahwa pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan kepemimpinan yang militeristik, pengamat militer dan dosen Universitas Brawijaya, Al Araf, melihat hal berbeda. Ia menilai pelatihan di lokasi militer ini adalah bagian dari pola kepemimpinan militeristik. “Pelatihan di akademi militer adalah langkah menuju militerisasi sipil oleh presiden terhadap para menterinya,” ujar Al Araf.
Selama pembekalan, para menteri akan mengikuti sejumlah materi penting dalam bidang pemerintahan. Hari pertama dimulai dengan pengarahan dari Presiden Prabowo, kemudian dilanjutkan dengan paparan tentang pencegahan korupsi dari BPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Agenda berikutnya mencakup materi perencanaan pembangunan dari Bappenas, perencanaan anggaran dari Kementerian Keuangan, dan birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pada hari kedua, Sabtu, 26 Oktober, para peserta mendapat materi tentang hilirisasi industri, B100, food estate, dan kebijakan makanan bergizi. Acara diakhiri dengan Malam Keakraban yang memungkinkan para pejabat untuk lebih saling mengenal dan membangun kekompakan.
Pemilihan Lokasi di Lembah Tidar: Simbol Perjuangan
Menurut Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, pemilihan lokasi di Akmil Magelang memiliki nilai simbolik. Lembah Tidar dikenal sebagai pusat perlawanan bangsa terhadap penjajah sejak masa Pangeran Diponegoro. Prabowo berharap nilai historis ini dapat membangkitkan semangat juang para menteri dalam menjalankan tugas negara. “Daerah Magelang telah lama menjadi simbol perlawanan, membawa aura heroisme dan cinta tanah air,” jelasnya.
Nuansa Militer di Kabinet Prabowo dan Pandangan Berbeda dari Pengamat
Pemakaian seragam loreng dan lokasi pelatihan di akademi militer menuai kritik dari pengamat yang berpendapat bahwa pendekatan ini merupakan bentuk militerisme. Beni Sukadis, pengamat militer dari Marapi Consulting, menilai bahwa pelatihan ini, meski diikuti oleh sipil, tetap memperlihatkan gaya militeristik Prabowo yang berlatar belakang militer. Hal ini, katanya, tampak pada organisasi Partai Gerindra, di mana anggota diberikan seragam serupa dengan milisi.
Namun, pengamat lainnya, Khairul Fahmi dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), melihat bahwa kegiatan ini lebih bersifat tim building yang umum dilakukan organisasi untuk membangun soliditas tim. Ia menyatakan, “Saya rasa tidak ada doktrin militerisme di sini. Kegiatan ini mirip dengan yang dilakukan banyak organisasi dan perusahaan.”
Polemik Lain: Pengangkatan Militer Aktif sebagai Sekretaris Kabinet
Selain pembekalan, pengangkatan Mayor TNI Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet juga menjadi sorotan. Al Araf menilai penunjukan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang mengatur bahwa jabatan sekretaris kabinet seharusnya tidak diisi oleh anggota militer aktif. Ia menilai, pengangkatan ini merupakan tanda awal dari pola militerisasi pemerintahan.
Mampukah Pembekalan Ini Membentuk “Super Team” yang Solid?
Presiden Prabowo berharap pelatihan ini dapat membentuk “super team” yang solid dalam kabinetnya. Namun, Beni Sukadis meragukan efektivitas pembekalan tiga hari tersebut untuk menyatukan berbagai latar belakang yang ada di kabinet. Ia memperkirakan akan ada evaluasi berkala untuk menjaga kesolidan tim. “Kemungkinan dalam setahun Prabowo akan mengevaluasi kembali kabinetnya,” ujarnya.
Secara umum, kegiatan pembekalan ini dianggap sebagai pondasi awal dari upaya pemerintahan Prabowo untuk membangun kabinet yang kompak dan solid. Sesuai dengan arahan Prabowo, kabinet Merah Putih akan terus dievaluasi setiap tiga hingga enam bulan. Anggota yang tidak mampu menyesuaikan diri atau mengikuti ritme pemerintahan yang diinginkan diprediksi akan diganti demi menjaga kesinambungan visi pemerintah.
Pembekalan di Akmil Magelang ini menjadi langkah pertama bagi kabinet Prabowo-Gibran untuk membangun kedisiplinan dan loyalitas kepada bangsa dan negara. Meskipun sejumlah pihak menilai kegiatan ini sebagai bentuk militerisasi sipil, Presiden Prabowo menekankan bahwa tujuan utama pembekalan adalah membentuk tim yang disiplin dan berkomitmen kuat.
