Nganjuk, tivi7news.com– Akibat kontroversi terkait penyalahgunaan anggaran atau dugaan korupsi, hanya dua dari 264 Desa di Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk, Jatim, yang tidak menerima Dana Desa (DD) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023.
Meskipun Dana Desa dari APBN telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan infrastruktur desa, dua kepala desa terlibat dalam masalah hukum sepanjang tahun tersebut.
Berdasarkan informasi terdapat dua Desa yang tidak mendapatkan Dana Desa (DD) pada Tahap 3 tahun 2023. Desa Sukorejo di Kecamatan Rejoso dan Desa Gemenggeng di Kecamatan Pace tidak menerima alokasi anggaran tersebut karena tidak berhasil menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
SPJ menjadi bukti kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan dan realisasi kegiatan, khususnya yang bersifat teknis. Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu pejabat tinggi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
Pejabat tersebut menyatakan bahwa hanya dua Desa di wilayah Nganjuk yang tidak menerima pencairan Dana Desa (DD) tahap 3 karena ketidakmampuan menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) APBDes.
“Selain itu, pejabat tersebut menekankan bahwa pencairan Dana Desa tidak dapat dilakukan jika posisi kepala Desa Sukorejo dan Gemenggeng yang kosong tidak segera diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) kepala desa.Ungkap pejabat tersebut saat diwawancara di ruang kerjanya pada Senin, (29/01/2024).
Dikatakan pula bahwa Dana Desa (DD) pada periode berikutnya berpotensi tidak dapat dicairkan. “Kami di Dinas PMD sudah berusaha mengirim surat kepada Camat dengan harapan agar dua desa tersebut segera memiliki Pelaksana Tugas (Plt) kepala desa,” Pungkasnya.
