News  

Inspektorat Nganjuk Tindaklanjuti Demo Warga Ngepung Patianrowo Terkait APBDes

Kantor Inspektorat Kabupaten Nganjuk secara tegas menindaklanjuti demonstrasi yang dilakukan oleh Forum Peduli Masyarakat Ngepung (FPMN) terkait masalah APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Inspektorat Nganjuk Tindaklanjuti Demo Warga Ngepung Patianrowo Terkait APBDes.Foto : tivi7news.com/Rendi

Nganjuk tivi7news.com – Kantor Inspektorat Kabupaten Nganjuk secara tegas menindaklanjuti demonstrasi yang dilakukan oleh Forum Peduli Masyarakat Ngepung (FPMN) terkait masalah APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Demonstrasi tersebut merupakan respons dari ketidakpuasan sejumlah warga terhadap pengelolaan APBDes di wilayah mereka. Kamis (22/2/2024)

 

Para demonstran berharap agar Inspektorat Nganjuk segera menindak tegas pihak yang telah menghabiskan anggaran/dana Desa Ngepung, mereka menyerukan agar Inspektorat Nganjuk turun tangan untuk menginvestigasi praktik-praktik yang dianggap merugikan tersebut.

 

Dalam responsnya terhadap tuntutan warga, Kepala Inspektorat Nganjuk, M Yasin, menyatakan komitmennya untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terkait dugaan ketidaksesuaian penggunaan dana desa.

 

“Kami sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan temuan tersebut,  namun semuanya perlu proses waktu dan juga menyesuaikan regulasi yang berlaku,” ungkap M Yasin.

 

Sementara itu, dalam upaya mediasi antara pihak warga dan pemerintah desa setempat, diharapkan adanya dialog yang positif guna menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak terkait.

 

“Kami sudah melakukan audit yang tidak bisa dibuka secara umum di forum ini, Dan kami akan memonitor tindak lanjut yang dilakukan oleh mereka. Dan akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

 

Perkembangan terbaru terkait investigasi Inspektorat Nganjuk terhadap dugaan pelanggaran penggunaan dana desa di Ngepung Patianrowo akan terus dipantau untuk memastikan penegakan keadilan dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *