Nganjuk, tivi7news.com– Salah satu kandidat Pilkada Nganjuk 2024, Trihandy Cahyo Saputro, tengah menjadi perhatian publik. Pada 8 September 2024, ia mengunggah video di akun Instagram-nya yang menunjukkan aktivitasnya mengaspal jalan di beberapa desa di Kecamatan Wilangan.
Proyek pengaspalan jalan tersebut sebenarnya merupakan program dari Pemkab Nganjuk melalui Dinas PUPR. Dalam video tersebut, Trihandy menginformasikan bahwa ia sedang melakukan pengaspalan di empat titik lokasi, termasuk di Dusun Tunglur, Desa Ngadipiro.
“Hari ini kita aktivitas ngaspal di Ngadipiro, ini kita bersama-sama teman pelaksana….” ucap Trihandy dalam video.
Di bagian atas video, terdapat gambar Trihandy bersama Marhaen Djumadi, yang juga merupakan calon dalam pilkada.
Unggahan tersebut memicu beragam reaksi dari netizen. Banyak yang mengira bahwa pengaspalan tersebut dibiayai oleh Trihandy secara pribadi, sementara yang lainnya mempertanyakan sumber dananya.
“Itu anggaran APBD atau pribadi boskuh?” tanya seorang netizen.
Roni, 45, warga Dusun Tunglur, melihat langsung kedatangan Trihandy ke lokasi pengaspalan untuk merekam video.
“Yang datang Pak Trihandy, calon itu, bilangnya sedang ngaspal jalan,” kata Roni saat diwawancarai pada Rabu (18/9/2024).
Warga setempat merasa bingung karena mereka tahu bahwa proyek tersebut adalah inisiatif Dinas PUPR Nganjuk.
“Saya sudah mendatangi Kantor Dinas PUPR Nganjuk dan tanya langsung ke pejabatnya, memang benar ini proyek pemda. Jadi panjang jalan yang diaspal pemda sekitar 500 meter,” ujar seorang warga lainnya.
Pengamat kebijakan publik Nganjuk, Hery Endarto, menilai bahwa proyek pemerintah tidak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau politik.
“Jika proyek tersebut masih dibiayai oleh pemerintah daerah, lalu diklaim oleh salah satu calon, itu tidak tepat dan tidak etis,” ungkap Hery.
Hery menekankan bahwa Dinas PUPR Nganjuk seharusnya dapat mengontrol dan mengingatkan pihak-pihak yang mencoba mengklaim proyek pemerintah untuk kepentingan politik.
“Namanya calon, mereka masih di luar pemerintah. Jadi tidak etis jika mengklaim pekerjaan pemerintah untuk mendapatkan simpati masyarakat,” tutup Hery.
