Nganjuk, tivi7news.com– Perubahan mendadak dalam surat rekomendasi Partai Golkar menjelang pendaftaran Pilkada Nganjuk dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab. Penilaian ini disampaikan oleh mantan Ketua KPU Nganjuk dan jurnalis senior, Juwahir. Ia menyatakan bahwa Pilkada Nganjuk, sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi, seharusnya mengedepankan etika dan moral.
“Menurut saya, perubahan mendadak dalam rekomendasi Partai Golkar ini sangat jauh dari nilai-nilai etika dan moral,” ujar Juwahir pada Minggu (25/8/2024).
Perubahan tersebut mengejutkan publik karena surat rekomendasi DPP Partai Golkar yang awalnya diberikan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk, Ita Triwibawati-Zuli Rantauwati, secara tiba-tiba berpindah ke calon lain, Muhibbin Nur-Aushaf Fajr.
Juwahir menjelaskan bahwa keputusan rekomendasi partai seharusnya merupakan keputusan organisasi, bukan keputusan individu. “Jika sebuah keputusan organisasi yang sudah ditetapkan kemudian dicabut secara mendadak, hal ini dapat merusak kepercayaan publik. Masyarakat akan sulit mempercayai keputusan-keputusan berikutnya,” ungkapnya. Juwahir kini menjabat sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Nganjuk.
Ia juga menilai tindakan calon yang memperoleh rekomendasi secara arogan sebagai langkah yang merugikan. “Perlu diingat bahwa sikap arogan biasanya tidak disukai. Justru masyarakat akan semakin bersimpati kepada Bu Ita dan Mbak Zuli yang menjadi korban dalam situasi ini. Banyak contoh menunjukkan hal tersebut,” tambah Juwahir.
Menurut Juwahir, arogansi dalam politik sering kali berbalik menjadi bumerang, baik untuk calon presiden, calon gubernur, maupun calon bupati/walikota. “Hati-hati, yang terzolimi biasanya mendapat simpati masyarakat dan bisa menjadi pemenang,” ujarnya.
Juwahir juga menekankan bahwa sifat arogan berbahaya jika dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu membuat keputusan dan kebijakan yang memperhatikan kepentingan banyak pihak. “Bayangkan jika seorang calon pemimpin membuat kebijakan secara arogan, hal itu jelas akan merugikan masyarakat dan menimbulkan kekacauan,” pungkas Juwahir.
