Nganjuk, tivi7news.com- Debat pertama calon Bupati Nganjuk yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk menuai kekecewaan dari masyarakat setempat. Banyak warga Nganjuk merasa tidak puas karena pelaksanaan debat dilakukan di Surabaya, yang menyebabkan sulitnya masyarakat untuk mengakses acara tersebut secara langsung. Kondisi ini membuat warga kesulitan untuk memantau program-program yang diusung oleh masing-masing calon, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan mereka dalam menentukan pilihan politik.
Antusiasme masyarakat Nganjuk sebenarnya cukup tinggi untuk menyaksikan debat ini. Warga berharap acara tersebut bisa dengan mudah diakses, khususnya melalui saluran televisi. Sayangnya, pada praktiknya, banyak warga yang tidak dapat mengikuti debat karena keterbatasan dalam mengakses televisi, terutama bagi mereka yang hanya memiliki televisi dengan set-top box digital. Kondisi ini menyulitkan sebagian besar warga kecil yang tidak memiliki perangkat tersebut.
Menurut informasi, debat calon Bupati Nganjuk bisa diikuti melalui kanal YouTube KPU Nganjuk dan saluran televisi lokal JTV. Namun, bagi warga yang tidak memiliki akses internet, seperti yang dialami oleh Slamet, warga Ngronggot, hal ini menjadi masalah. Slamet mengeluhkan bahwa saluran televisi di rumahnya tidak dapat menangkap siaran debat, dan ia juga tidak memiliki jaringan internet yang memadai untuk menonton secara online.
Senada dengan Slamet, Rudi, warga Loceret, juga menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan debat ini. Ia menilai bahwa KPU Nganjuk kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkani informasi penting tentang visi, misi, dan program kerja para calon Bupati. Menurut Rudi, debat seharusnya menjadi momen penting bagi masyarakat dalam menilai calon pemimpin, namun pelaksanaan debat kali ini justru menyulitkan masyarakat kecil yang tidak memiliki akses internet.
Kekecewaan masyarakat Nganjuk sangat jelas terkait hal ini. Banyak dari mereka merasa tidak diperhatikan, terutama karena kesulitan dalam mengakses siaran debat. KPU Kabupaten Nganjuk dianggap kurang memprioritaskan aksesibilitas bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam akses teknologi, sehingga debat yang digelar justru tidak dapat dinikmati secara maksimal oleh seluruh kalangan masyarakat.
Untuk solusi ke depannya, KPU Nganjuk perlu mempertimbangkan cara agar debat dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki akses internet atau perangkat digital modern. Dengan demikian, masyarakat Nganjuk dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan pilihan politik mereka.
