News  

Protes Petani Nganjuk, Tuntutan Rencana Penurunan Subsidi Pupuk dan Pembatalan Kebijakan

Forum Peduli Masyarakat Nganjuk mengadakan demonstrasi di depan Pendopo Kabupaten Nganjuk pada Senin (22/01/2024)

Protes Petani Nganjuk, Tuntutan Rencana Penurunan Subsidi Pupuk dan Pembatalan Kebijakan. foto : tivi7news.com/Rendi

Nganjuk, tivi7news.com Forum Peduli Masyarakat Nganjuk mengadakan demonstrasi di depan Pendopo Kabupaten Nganjuk pada Senin (22/01/2024), menuntut pembatalan rencana penurunan subsidi pupuk yang dapat merugikan petani, khususnya di Kecamatan Patianrowo, serta penindakan terhadap korupsi APBDes.

 

Para demonstran menyampaikan keprihatinan terhadap kenaikan harga pupuk yang memberatkan usaha pertanian dan menyoroti ketidakrealisasian bantuan pemerintah pusat untuk Desa, dengan dugaan korupsi di beberapa pemerintah Desa. Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan petani terhadap kebijakan subsidi pupuk pemerintah.

 

Penanggung jawab aksi, Suyadi, menjelaskan bahwa rencana pengurangan pupuk bersubsidi sekitar 47% telah diakui oleh kepala Dinas Pertanian, namun pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak karena merupakan program pusat.

 

“Aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap penyimpangan dana Desa atau APBDes, khususnya di Desa Ngepung. Jika termin ke tiga tidak selesai sampai Desember, kami akan terus melakukan aksi,” ujar Suyadi.

 

Suryadi menambahkan bahwa walaupun termin ke tiga sudah cair, sebenarnya belum selesai. Ada dugaan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah Desa, di mana subsidi pupuk dikurangi untuk menutupi kekurangan lainnya.

 

Yudy Ernanto, asisten perekonomian dan pembangunan, menjelaskan bahwa petani dari Desa Ngepung memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten terkait alokasi pupuk bersubsidi. Pemerintah berhak mengusulkan alokasi, kuota, dan sebagainya.

 

“Pemerintah provinsi akan rinci sesuai dengan proporsi provinsi, mengingat alokasi pupuk dari pusat sudah berkurang,” tambah Yudy. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyadari peran pentingnya sebagai pusat lumbung pangan, sehingga dorongan untuk fasilitas pupuk bersubsidi tetap berat.

 

Yudy menekankan bahwa pada tahun 2023, tidak ada alokasi, dan alokasi untuk tahun 2024 telah dikonsultasikan dengan provinsi dan pusat terkait alokasi pupuk bersubsidi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *